Advertisement
Antrean kendaraan dilaporkan terjadi di beberapa SPBU di Buleleng pada Selasa (13/10/2026). Salah satunya terlihat di SPBU Jalan Gajah Mada, Singaraja, dengan antrean yang disebut mencapai sekitar 10 meter hingga ke badan jalan. Sejumlah warga juga mengaku harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya untuk mendapatkan BBM.
Situasi ini menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar untuk bekerja dan menjalankan kegiatan sehari-hari. Bagi HMI Cabang Singaraja, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kelancaran distribusi BBM perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Ketua Umum HMI Cabang Singaraja, M.R. BIMA, mengatakan bahwa gangguan pasokan seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, terutama dalam memastikan distribusi kebutuhan energi masyarakat berjalan secara konsisten.
“Persoalan BBM di Buleleng tidak bisa hanya dijawab dengan alasan keterlambatan pengiriman. Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai ketersediaan pasokan dan langkah penyelesaiannya. Ketika distribusi bermasalah, warga harus menghadapi antrean, kehilangan waktu, dan risiko terganggunya pekerjaan maupun aktivitas ekonomi,” ujar M.R. BIMA.
Keterlambatan Pasokan Perlu Diikuti Evaluasi
Menurut HMI Cabang Singaraja, panjangnya antrean di SPBU merupakan dampak yang terlihat di lapangan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan sistem distribusi mampu mengantisipasi gangguan agar tidak berujung pada kesulitan masyarakat memperoleh BBM.
Informasi yang diberitakan pada Selasa (13/10/2026) menyebutkan bahwa distribusi BBM ke sejumlah SPBU di Buleleng mengalami kendala akibat keterlambatan pengiriman dari Depo Manggis, Karangasem. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi UKM Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta, menyebutkan bahwa jumlah pasokan yang biasanya sekitar 16 kiloliter per pengiriman ke SPBU sempat berkurang menjadi sekitar 8 kiloliter. Pemerintah daerah disebut telah melakukan koordinasi untuk mempercepat pemulihan pasokan.
HMI menilai informasi mengenai penyebab gangguan tersebut perlu diikuti penjelasan yang lebih menyeluruh. Pertamina perlu memberikan gambaran mengenai ketersediaan stok, mekanisme pengiriman, perkiraan kebutuhan di wilayah Buleleng, serta langkah antisipasi apabila terjadi keterlambatan distribusi.
Keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan distribusi juga dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terulangnya persoalan serupa.
“Yang perlu dijelaskan bukan hanya mengapa pengiriman terlambat, tetapi juga bagaimana antisipasi dilakukan ketika pasokan mengalami kendala. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas tentang penyebab masalah, tindakan yang sedang dilakukan, dan upaya pencegahannya. Jangan sampai setiap gangguan distribusi kembali berakhir dengan antrean panjang yang harus ditanggung warga,” tegas M.R. BIMA.
Empat Tuntutan HMI kepada Pertamina dan Pemerintah Daerah
Untuk memastikan persoalan tersebut ditangani secara menyeluruh, HMI Cabang Singaraja menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian Pertamina dan pemerintah daerah.
Pertama, transparansi informasi pasokan. Pertamina diminta menyampaikan informasi resmi mengenai perkembangan penyaluran BBM, kondisi stok di SPBU yang terdampak, serta langkah yang ditempuh untuk memulihkan distribusi. Informasi yang jelas dapat membantu masyarakat memperoleh kepastian sekaligus mengurangi penyebaran kabar yang belum terverifikasi.
Kedua, pembenahan perencanaan distribusi. Pihak terkait perlu meninjau kembali perhitungan kebutuhan BBM di setiap wilayah, ketepatan jadwal pengiriman, dan kesiapan menghadapi kemungkinan hambatan pasokan. Evaluasi ini penting agar distribusi dapat menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan tidak mudah terganggu ketika terjadi keterlambatan.
Ketiga, peningkatan pengawasan di lapangan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan memantau kondisi SPBU, perkembangan pasokan, dan dampak antrean terhadap arus lalu lintas. Pengawasan juga diperlukan untuk memastikan penanganan gangguan berjalan dengan baik dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
Keempat, kepastian penyelesaian dan tindak lanjut. Pemulihan pasokan perlu disertai informasi mengenai perkembangan penanganan serta langkah perbaikan yang akan dilakukan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui sejauh mana persoalan ditangani dan apakah perbaikan yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan.
HMI menegaskan bahwa gangguan teknis dalam pengiriman BBM dapat menjadi salah satu kendala operasional. Namun, ketika kendala tersebut berdampak luas terhadap masyarakat, diperlukan respons yang cepat, komunikasi terbuka, serta evaluasi yang jelas.
Bagi HMI, tanggung jawab pelayanan tidak hanya terletak pada upaya mengatasi masalah setelah terjadi. Kesiapan menghadapi risiko, ketepatan mengambil tindakan, dan kemampuan mencegah gangguan berulang juga menjadi bagian penting dari kualitas pelayanan kepada masyarakat.
HMI Minta Kepastian agar Masyarakat Tidak Terus Dirugikan
HMI Cabang Singaraja berpandangan bahwa ketersediaan BBM memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Gangguan pasokan dapat memengaruhi perjalanan, pekerjaan, distribusi barang, serta berbagai kegiatan lain yang membutuhkan bahan bakar.
Karena itu, penyelesaian persoalan di Buleleng tidak seharusnya berhenti setelah antrean mulai berkurang. Pertamina dan pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pemulihan pasokan diikuti langkah perbaikan yang mampu menjaga kestabilan distribusi dalam jangka panjang.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa BBM dapat diperoleh sesuai kebutuhan, informasi mengenai gangguan disampaikan secara terbuka, dan pihak terkait memiliki langkah yang jelas untuk mengatasi permasalahan tersebut.
HMI Cabang Singaraja berharap persoalan ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara Pertamina dan pemerintah daerah sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi BBM di Buleleng.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi pihak yang menanggung akibat dari gangguan distribusi. Yang dibutuhkan warga bukan hanya penjelasan, melainkan kepastian pasokan dan perbaikan nyata agar persoalan serupa tidak terus berulang,” tutup M.R. BIMA.
